Rakornis Dinas Perhubungan SeKabupaten Kalimantan Timur di Kutai Timur

Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2019 menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Dinas Perhubungan se kalimantan Timur acara yang berlangsung selama 3 hari ini berlangsung di hotel victoria.acara yang di hadiri oleh  para perwakilan kepala Dishub 10 kabupaten/kota.di buka oleh bupati Kutai Timur,dalam sambutanya di kutip dari News Prokal jika Kutim juga terus mengupayakan percepatan pemenuhan infrastruktur. Terutama progres penyelesaian Pelabuhan Kenyamukan yang kini berubah menjadi Pelabuhan Kudungga.Namun hingga kini masih terganjal anggaran dari Pusat yang belum selesai membiayai jalur causeway, sekitar 500 meter saja.”Kita terus menunggu kepastian dari Kementerian Perhubungan apakah causeway ini dilanjutkan, jika tidak kami berinisiatif menggunakan dana APBD Kutim sendiri,” tegas Ismu, sapaan karib Ismunandar.Pemkab Kutim harus menggenjot Pelabuhan Kudungga, sebab tol laut sudah mau singgah. Tidak hanya itu untuk kelanjutan pembangunan Bandara Sangkima juga masih terkendala dengan izin lahan karena terbentur oleh kebijakan kepemilikan Taman Nasional Kutai (TNK).Hasilnya turut mempengaruhi percepatan pembangunan di daerah. “Intinya Pemkab jika tidak ada hambatan terus memacu percepatan infrastruktur mengingat sektor perhubungan hubugannya vital dibutuhkan masyarakat,” tutupnya.

 

 

 

 

Acara yang diawalai dengan malam welcome party di tandai pemukulan gong oleh  Staf Ahli Gubernur Yadi Robyan Noor. selaku perwakilan Gubernur Kalimantan Timur

Dalam arahan singkatnya, Yadi meminta pentingnya sinergitas pemenuhan kompetensi ASN di lingkungan Dishub dan infrastruktur perhubungan dalam upaya pencapaian target kinerja sektor perhubungan. Seiring dengan amanah UU 23 Tahun 2014,  bahwa proporsional kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sudah mulai merata.

“Tidak lagi ada keegoisan sektoral namun yang terpenting sinergitas yang selaras, berkesinambungan dengan berpedoman pada regulasi. Contohnya lewat Kemendagri telah menginisiasi pengoptimalan pelayanan sektor perhubungan terutama Pelabuhan Laut merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Dishub melaksanakan kewenangan tersebut secara maksimal dan optimal, karena regulsi kedepan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan PAD,” jelasnya.

Yadi menambahkan saat ini Kaltim terus berjuang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan fasilitas infrastruktur yang layak, merata dan memadai.

“Harus ada upaya percepatan dan pemenuhan pelayanan transportasi yang terintegrasi dan berinovasi,” jelasnya.di kutip dari Kaltimkece.id

 

              

Acara diskusi terbagi menjadi 4 bidang meliputi.Bidang Darat,sumber daya,laut,dan pengembangan yang di wwakili oleh tiap-tiap bidang yang menangani masalah tersebut yang menjadi nara sumber dari Pusat dan Propinsi yang mendiskusikan beragam masalah yang terkait dengan wewenang serta solusi yang bisa di terapkan di daerah masing masing.

Rakornis berlanjut dengan kunjungan kerja ke kota surabaya selama 3 hari meninjau terminal Bus Puroboyo  surabaya dan mengunjungi Pelabuhan Penyebrangan Di Kabupaten Probolinggo.

Post Author: admin